Perkara Jambi com.
JAMBI – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut digelar di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, pada Rabu (29/10).
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan apresiasi terhadap jalannya paripurna yang berlangsung lancar dan produktif.
“Alhamdulillah pada sore hari ini kami DPRD Kota Jambi telah menyelenggarakan paripurna terkait dengan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi di Kota Jambi terkait dengan pembahasan APBD. Pak Wakil Wali Kota juga sudah menjawab dengan sangat jelas, khusus, dan detail atas pertanyaan yang disampaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra, dalam keterangannya menjelaskan bahwa jawaban eksekutif yang disampaikan merupakan hasil pembahasan mendalam bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Wali Kota Jambi.
“Jawaban eksekutif ini kami susun tidak hanya secara normatif, tetapi berdasarkan diskusi bersama Bappeda dan Wali Kota. Kami ingin jawaban ini lebih detail dan substantif. Nanti pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan masing-masing kepala dinas dan badan, pembahasan akan lebih rinci lagi,” terang Diza.
Ia menegaskan, masukan dari seluruh fraksi DPRD mencerminkan aspirasi masyarakat Kota Jambi, yang akan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan prioritas anggaran daerah.
“Masukan dari DPRD itu adalah cerminan aspirasi masyarakat. Dari situ seharusnya anggaran bergerak, agar distribusinya lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif,” ujarnya.
Diza juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pihak di tengah tantangan efisiensi dan keterbatasan fiskal.
“Di tengah efisiensi dan pemotongan anggaran, tentu ada efeknya. Tapi Pemerintah Kota tidak boleh menyerah kepada keadaan. Kami terus berikhtiar melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta DPRD Kota Jambi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembahasan APBD 2026 akan berfokus pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan daerah, baik dari pajak maupun PAD, harus diarahkan pada program yang langsung berdampak pada masyarakat. Itu sudah kami sampaikan secara umum, dan nanti akan dijabarkan lebih detail pada pembahasan berikutnya,” tambahnya.".(Ktmi).
0 Komentar